Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman potensi gempa bumi dan tsunami di sepanjang Selatan Jawa.. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, dengan adanya ancaman potensi gempa bumi dan tsunami ini, BMKG meminta kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi KBRN Surakarta: Corporate Secretary PT Pertamina, Brahmantya Satyamurti Poerwadi bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (20/7/2022) pagi. Dalam pertemuannya yang digelar di Balai Kota Surakarta, pihaknya menyebut berencana membuat taman edukasi di Kecamatan Serengan, Surakarta. BMKG meminta setiap pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi terjadinya hal terburuk. Terlebih saat ini, lima alat Tsunami Early Warning System (TEWS) di laut selatan Cianjur tidak berfungsi," kata Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo, di Cianjur Senin (1/8/2022). KBRNLhokseumawe : Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin bloka.com. Kalapas Kelas I Malang, RB Danang Yudiawan terus maksimalkan proses pembangunan Taman Edukasi Berbangsa dan Bernegara di area Sarana Edukasi dan Asimilasi Ngajum milik Lapas Kelas I Malang Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (18/05/2022) Pada Selasa (17/05) kemarin, RB Danang Yudiawan mengajak jajarannya untuk memantapkan proses pembangunan yang nantinya 8QxqzP9. JAKARTA, - Persatuan Insinyur Indonesia PII mendorong pemerintah membangun sistem Peringatan Dini Tsunami, baik yang disebabkan gempa tektonik seismik maupun gempa non tektonik seperti gempa vulkanik yg terjadi di selat Sunda. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang terjadi di Banten dan Lampung. Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, dengan adanya sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat, maka bencana di Indonesia bisa dimitigasi. “Sistem peringatan dini adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang berada di Cincin Api Pasifik," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Rabu 26/12/2018. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu di tengah laut berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, dan radar. Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Dengan kebijakan yang kompherensif mitigasi bencana dapat diintegrasikan dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan. “Pembangunan sistem hulu ini harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, yaitu masyarakat di daerah yang akan berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum yang vital di daerah pesisir,” kata itu, Ahli Tsunami PII yang juga Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menyebut kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung adalah peristiwa fenomenal. Bencana tersebut dianggap langka dan tidak lazim karena tidak didahului oleh gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. “Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat,” kata Widjo. Widjo mengatakan, sistem operasional peringatan dini saat ini masih lemah karena hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Widjo mengatakan, PII siap melakukan kajian perihal mitigasi kebencanaan khususnya yang disebabkan tsunami bersama dengan stakeholder lainnya. Menurut dia, pemerintah harus mendorong penegakan hukum atas regulasi terkait dengan kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan Batas Sempadan Pantai sesuai dengan Perpres 51/2016. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Pelaksana Tugas Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengklaim BNPB sudah memiliki program migitasi utama yaitu mengedukasi masyarakat pesisir di seluruh daerah rawan ini merespons hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tentang adanya potensi tsunami setinggi 34 meter m akibat gempa megathrust sebesar 8,9 magnitudo M di selatan Jawa dan barat daya Sumatera.“Itu program utama, edukasi masyarakat pesisir itu tidak cuma di selatan Jawa, di seluruh daerah rawan tsunami,” kata Aam, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Tirto pada Kamis 10/11/2022 menyebut BNPB telah mengedukasi masyarakat pesisir di daerah rawan tsunami hingga 52 ribu desa. Antara lain tersebar di barat Sumatera dan Selat menjelaskan edukasi tersebut secara umum bertujuan agar masyarakat bisa merespons dengan cepat terkait tsunami serta memutuskan untuk evakuasi pada saat yang tepat.“Yang harus kita tingkatkan adalah masyarakat itu bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dari gejala alam,” ujar Aam mencontohkan gejala alamnya. Misal ada gempa kuat ataupun lemah, tetapi durasi gempanya lebih dari 30 detik dan itu dirasakan di daerah pesisir, maka masyarakat harus lari dari menjelaskan mengapa edukasi tersebut sebagai program utama dibanding yang lain seperti peringatan dini. Alasannya, kata Aam, secanggih apapun peringatan dini, itu tidak bisa menangkap secara detil dan tepat fenomena yang ada.“Saya itu 6,5 tahun di Jepang dari 2009 sampai 2015. Dan saya mengalami tiga kali tsunami selama di Jepang. Bahkan sistem peringatan dini tsunami di Jepang pun tidak bisa secara detil, secara tepat menangkap fenomena yang ada. Tapi apakah itu berguna? Iya, berguna sekali,” terang Aam, pada akhirnya keputusan yang akan diambil itu adalah masyarakat sendiri. Mereka akan mengevakuasi atau tidak. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2011 dan saat peringatan dini pertama disampaikan oleh pemerintah, warganya tidak langsung lari.“Jadi, respons masyarakat ketika menerima warning peringatan, itu beda-beda. Bahkan di daerah yang sistem peringatan dininya secara teknologi sudah sangat maju,” ucap karena itu, lebih lanjut Aam, ini yang harus BNPB tingkatkan dahulu soal bagaimana masyarakat merespons dan membuat keputusan yang tepat, dengan ada atau tidaknya peringatan dini berbasis teknologi tersebut.“Kita ini ada 17 ribu pulau, ada 6 ribu pulau yang berpenghuni, sekian ribu pulau-pulau kecil. Bisa tidak kita menjangkau semuanya? Tidak bisa,” jelas juga Peluang Indonesia Terbebas dari Ancaman Resesi Lewat KTT G20 Hubungan Pelik PDIP-Demokrat yang Tak Hanya soal Seteru Mega-SBY Efek Domino KTT G20 bagi Industri Pariwisata & Hotel di Bali - Sosial Budaya Reporter Farid NurhakimPenulis Farid NurhakimEditor Restu Diantina Putri

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah